Untuk mencapai tujuan ekologi, sosial-ekonomi, dan budayanya, kawasan perlindungan laut (KKL) harus memiliki tata kelola yang baik, dirancang dan direncanakan dengan baik, mengatasi ancaman, dan dikelola secara aktif dan adil. Memastikan kepatuhan terhadap batas, aturan, dan peraturan lainnya sangat penting bagi pengelolaan yang efektif dan keberhasilan KKL yang berkelanjutan.
The Toolkit Penegakan Hukum MPA menyusun strategi terkemuka, saran ahli, dan kisah sukses dari para pengelola kelautan untuk memberikan pengetahuan dasar tentang sistem pemantauan, pengendalian, pengawasan, dan penegakan hukum (MCS&E). Informasi penting ini akan mendukung para pengelola yang ingin meningkatkan efektivitas kawasan lindung laut mereka.
Toolkit ini merangkum empat komponen utama MCS&E dan menjelaskan bagaimana masing-masing komponen saling terkait—dan bergantung pada—komponen lainnya. Toolkit ini juga memberikan gambaran umum tentang alat dan strategi untuk MPA dalam berbagai konteks dan lokasi, serta latihan penentuan ruang lingkup bagi para manajer dan tim untuk digunakan saat mulai merencanakan sistem MCS&E mereka.
Perangkat Penegakan MPA dikembangkan oleh Reef Resilience Network dalam kemitraan dengan Blue Nature Alliance dan Program Kelautan WildAid.
